Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) mengkritik arah wacana reformasi Polri yang dinilai semakin bergeser dari substansi utama. Alih-alih membahas agenda pembenahan kultural dan peningkatan profesionalisme institusi, diskursus publik justru didominasi oleh isu reposisi kelembagaan Polri di bawah kementerian tertentu. Menurut FABEM, perdebatan tersebut tidak hanya menyita energi, tetapi juga berpotensi menyesatkan arah reformasi yang […]
FPI Buka Ruang Klarifikasi Beradab dalam Kerangka Hukum
Kelompok Front Persaudaraan Islam menyatakan dukungan penuh kepada Polda Metro Jaya untuk menindaklanjuti laporan dan melakukan proses hukum secara profesional terkait dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan oleh komika Pandji Pragiwaksono dalam pertunjukan bertajuk Mens Rea. Dukungan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepercayaan terhadap aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban dan kerukunan umat beragama. Front Persaudaraan […]
Perluasan Peran TNI Dikhawatirkan Kaburkan Batas Institusional
Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, mengingatkan potensi bahaya dari perluasan pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan terorisme. Menurutnya, pelibatan militer dalam isu terorisme berisiko menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara TNI dan Polri serta membuka ruang kembalinya pendekatan keamanan bergaya Orde Baru. Bambang menilai terdapat perbedaan mendasar antara peran TNI […]
Kritik IRESS: Militer di Ruang Sipil Picu Kekhawatiran Neo Orde Baru
Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, mengemukakan kritik tajam terhadap peningkatan keterlibatan militer dalam sektor-sektor sipil yang seharusnya dikelola dengan prinsip demokrasi. Ia menganggap fenomena ini tidak bisa dipandang sepele, karena dapat merusak prinsip supremasi sipil yang menjadi landasan utama sistem pemerintahan setelah reformasi. Ia menekankan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan pemisahan peran yang […]
KUHP dan KUHAP Baru Berisiko Picu Pelanggaran HAM
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) didesak untuk membatalkan pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Sebab, dinilai tidak menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM) serta berpotensi melanggengkan penyalahgunaan kekuasaan negara. Desakan tersebut disampaikan Koordinator Jaringan Insan Muda Indonesia (JIMI) Daud Loliatu. Pihaknya menyatakan bahwa Hukum Acara […]
Disinformasi Masif di Medsos Dinilai Giring Opini Negatif terhadap Polri
Lembaga pemantau percakapan media sosial Drone Emprit menyoroti maraknya hoaks dan disinformasi yang beredar di ruang digital dan dinilai memiliki kecenderungan sistematis dalam membentuk persepsi negatif terhadap institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fenomena ini muncul bersamaan dengan bergulirnya momentum reformasi Polri yang seharusnya menjadi ruang bagi diskursus publik yang sehat, berbasis data, dan konstruktif. Berdasarkan […]
TAUD Tekankan Perlunya Reformasi Peradilan Militer Sebelum Perluasan Kewenangan TNI
Jakarta — Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) memberikan sejumlah catatan kritis terkait Draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme. Dalam keterangan resmi yang disampaikan oleh Sdr. Fian Alaydrus, Peneliti Lokataru Foundation yang tergabung dalam TAUD, terdapat kekhawatiran mengenai potensi tumpang tindih kewenangan serta implikasi terhadap akuntabilitas dan tata kelola keamanan nasional. Fian […]
Fernando Emas Apresiasi Komitmen Polri Jalankan 8 Poin Reformasi
Jakarta – Ketua Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, mengapresiasi langkah Kapolri dan jajaran yang menegaskan komitmen melanjutkan 8 Poin Percepatan Reformasi Polri dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI. Fernando menilai komitmen tersebut menunjukkan keseriusan Polri menjawab ekspektasi publik terkait profesionalisme dan transparansi institusi. “Ini bukti Polri tidak berhenti pada janji, tapi sudah bergerak […]
Haidar Alwi Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden: Struktur Saat Ini Dinilai Paling Ideal
Jakarta — Pendiri Haidar Alwi Institute, Haidar Alwi, menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Kapolri dan pemerintah yang menegaskan bahwa Polri tetap berada di bawah Presiden. Ia menilai struktur tersebut sebagai elemen penting dalam menjaga efektivitas kepemimpinan dan ketegasan komando di institusi kepolisian. Haidar menjelaskan bahwa Polri sebagai institusi strategis dalam penegakan hukum dan keamanan nasional […]
KASBI Resmi Respons Penetapan UMP–UMK 2026, Tegaskan Komitmen Jaga Aksi Damai dan Kondusivitas
KASBI (Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia) menyampaikan sikap resminya pasca penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2026. Dalam pernyataannya, KASBI menilai keputusan upah tahun depan masih memunculkan beragam aspirasi dari buruh di berbagai daerah, namun menegaskan bahwa seluruh langkah keberatan akan ditempuh melalui mekanisme konstitusional. KASBI menyatakan komitmennya untuk mengedepankan dialog, […]