Isu reformasi peradilan TNI kembali menguat di ruang publik seiring meningkatnya sorotan media online terhadap persoalan akuntabilitas aparat bersenjata. Menuk Wulandari menegaskan bahwa agenda ini bukan sekadar wacana teknis hukum, melainkan menyangkut prinsip dasar negara hukum dan martabat demokrasi. Menurut Menuk, kesetaraan di hadapan hukum tidak boleh berhenti sebagai jargon konstitusional. Selama masih ada perlakuan […]
Ketua Front Jihad Islam (FJI) Ustadz Abdurrahman mengajak umat Islam memperkuat ukhuwah Islamiyah menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Ia menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan tidak mudah terpengaruh narasi yang memecah belah. “Ukhuwah Islamiyah itu bukan hanya rasa kebersamaan, tapi juga sikap saling menghormati dan menahan diri dari provokasi,” kata Ustadz Abdurrahman. Ia menekankan bahwa […]
JAKARTA – Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) nasional dikabarkan berada dalam situasi stagnan. Ketua Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Redma Redma Gita Wiraswasta, menyatakan bahwa sektor ini mengalami stagnasi akibat serbuan masif barang tekstil impor yang tak terkendali, menutup peluang bagi pertumbuhan industri domestik. Kritik tajam disampaikan Danang terkait pengelolaan impor. […]
Jakarta — Ketua Umum Forum Pemerhati Kebijakan Publik (Formatik), Ahmad Latupono, menyerukan agar peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) dirayakan dengan aksi damai dan tetap menjaga situasi kamtibmas. Ahmad menegaskan bahwa penyampaian pendapat adalah hak konstitusional, namun harus dilakukan secara positif dan tidak menimbulkan kerusuhan. “Hari HAM mengingatkan kita bahwa suara rakyat harus disampaikan damai. […]
Gelombang keprihatinan kembali menyeruak di kalangan masyarakat sipil dan aktivis hak asasi manusia setelah serangkaian insiden kekerasan di Papua kembali melibatkan oknum anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan sampai saat ini belum jelas arah penyelesaiannya. Laporan terbaru dari Komnas HAM dan lembaga swadaya masyarakat mencatat setidaknya tiga insiden penembakan dan penganiayaan terhadap warga sipil di […]
Jakarta – Rio Novaldi, Sekretaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) DKI Jakarta, tegas menolak segala bentuk aksi anarkis yang selama ini kerap menjadi sorotan dalam berbagai demonstrasi di ibu kota. Menurut Rio, bentuk perjuangan yang konstruktif dan damai jauh lebih efektif dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. “Sebagai wadah pemuda yang memiliki komitmen terhadap […]
Mahasiswa Universitas Pamulang (UNPAM) menyuarakan keprihatinan mendalam atas gelombang aksi unjuk rasa anarkhis yang belakangan ini mengguncang berbagai kota di Indonesia. Mereka menilai bahwa tindakan kekerasan, perusakan fasilitas umum, dan bentrokan dengan aparat keamanan sama sekali tidak mencerminkan semangat intelektual dan nilai-nilai gerakan terpelajar yang seharusnya diusung oleh kaum muda akademisi. Sebagai civitas akademika, mahasiswa […]
Mahasiswa Universitas Trisakti (Usakti) menyuarakan keprihatinan mendalam atas gelombang aksi unjuk rasa anarkhis yang belakangan ini mengguncang berbagai kota di Indonesia. Mereka menilai bahwa tindakan kekerasan, perusakan fasilitas umum, dan bentrokan dengan aparat keamanan sama sekali tidak mencerminkan semangat intelektual dan nilai-nilai gerakan terpelajar yang seharusnya diusung oleh kaum muda akademisi. Sebagai civitas akademika, mahasiswa […]
Jakarta — Indonesia Police Watch (IPW) melalui Ketua-nya, Sugeng Teguh Santoso, menyoroti ketimpangan akuntabilitas antara Polri dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya terkait penegakan hukum dan praktik impunitas di lingkungan militer. Dalam pernyataannya, Sugeng menyebut bahwa perkembangan transparansi di tubuh Polri tidak diimbangi dengan reformasi serupa di TNI. Menurut Sugeng, meski Polri masih menghadapi berbagai […]
Jakarta — Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 kembali menjadi perhatian publik setelah muncul perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Menanggapi hal tersebut, Koordinator Pusat BEM Nusantara, Muksin Mahu, menilai perbedaan tafsir yang muncul perlu diletakkan dalam kerangka hukum tata negara dan administrasi pemerintahan. Peraturan tersebut bersifat konstitusional dan tuduhan bahwa Perpol ini melanggar […]
