Jakarta, — Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Pimpinan Otonom (MPO), Laode Muhammad Imran, dengan tegas menyatakan bahwa Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Polri yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Polri telah memenuhi standar konstitusionalitas. Secara yuridis, menurut Imran, peraturan tersebut tidak bertentangan […]
Jakarta – Elemen mahasiswa menyuarakan sikap keras terhadap maraknya kasus kekerasan yang melibatkan oknum militer di berbagai wilayah Indonesia. Dalam pernyataan resminya, mahasiswa menilai meningkatnya kekerasan tersebut tidak terlepas dari masuknya unsur militer ke dalam ruang-ruang jabatan sipil, yang dinilai telah melahirkan budaya impunitas serta kekebalan hukum. Mahasiswa menegaskan bahwa keterlibatan militer dalam ranah sipil […]
Jakarta — Gerakan Lintas Aliansi Adili Koruptor (Gladiator) menyatakan dukungannya terhadap proses hukum yang tengah berjalan terhadap Roy Suryo dan sejumlah pihak lainnya dalam kasus dugaan fitnah serta ujaran kebencian yang memicu polemik di tengah masyarakat. Gladiator menilai penegakan hukum atas kasus tersebut penting demi menjaga ketertiban sosial dan rasa keadilan publik. Dalam pernyataannya, Gladiator […]
Jakarta — Pengamat kebijakan publik Fernando Emas menyoroti adanya perbedaan tingkat akuntabilitas dalam penegakan hukum di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Menurutnya, mekanisme pengawasan yang lebih terbuka di tubuh Polri mendorong proses hukum berjalan lebih transparan dibandingkan dengan sistem peradilan di lingkungan TNI. Fernando menilai, meskipun Polri masih menghadapi […]
Jakarta — Kasus hukum yang melibatkan Roy Suryo bersama sejumlah pihak lainnya saat ini tengah diproses melalui mekanisme penegakan hukum yang berlaku. Perkara tersebut berawal dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Polri sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam penyelidikan dan penyidikan memastikan bahwa penanganan perkara dilakukan […]
Jakarta — Front Persaudaraan Islam (FPI) menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas pelaksanaan Reuni 212 yang berlangsung khidmat dan penuh persaudaraan. Dalam momentum tersebut, ribuan umat Islam dari berbagai daerah berkumpul bukan hanya untuk silaturahmi dan doa bersama, tetapi juga untuk menunjukkan solidaritas nyata kepada saudara-saudara yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara […]
Jakarta – Dalam kacamata hukum segala sesuatu memiliki sifat kenetralitas yang sangat monumen. Oleh karena nya berbicara soal kebijakan hukum maka kita berbicara soal fakta, dan fakta harus ber arah ke netralitas dalam suatu kebijakan. Suatu kebijakan memiliki dua konsepsi yaitu kebijakan responsif dan kebijakan reaktif. Responsif artinya kebijakan itu berdampak baik dan bermanfaat begitu juga […]
Jakarta — Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu, menilai proses hukum yang tengah berjalan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan merupakan ujian serius bagi komitmen aparat penegak hukum dalam menegakkan prinsip negara hukum di Indonesia. Ia menegaskan bahwa penanganan perkara tersebut harus dilakukan secara profesional, independen, dan transparan. Menurut Said Didu, setiap tahapan proses hukum wajib dilaksanakan […]
Jakarta — Pelaksanaan Reuni 212 berlangsung dengan tertib sebagai bagian dari kegiatan keagamaan sekaligus penyampaian aspirasi di ruang publik. Kegiatan ini diikuti oleh masyarakat dari berbagai daerah dengan tujuan mempererat silaturahmi serta menyampaikan pesan moral dan keagamaan dalam suasana kebersamaan. Sepanjang rangkaian kegiatan, aspek ketertiban dan keamanan menjadi perhatian utama. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) […]
Isu reformasi peradilan TNI kembali menguat di ruang publik seiring meningkatnya sorotan media online terhadap persoalan akuntabilitas aparat bersenjata. Menuk Wulandari menegaskan bahwa agenda ini bukan sekadar wacana teknis hukum, melainkan menyangkut prinsip dasar negara hukum dan martabat demokrasi. Menurut Menuk, kesetaraan di hadapan hukum tidak boleh berhenti sebagai jargon konstitusional. Selama masih ada perlakuan […]
