April 15, 2026

Kategori: Nasional

Claudion K. Sare Ketum LMND : Perpol 10/2025 sesuai dengan prinsip Rule Of Law
Nasional, Opini

Claudion K. Sare Ketum LMND : Perpol 10/2025 sesuai dengan prinsip Rule Of Law

Dalam kacamata hukum segala sesuatu memiliki sifat kenetralitas yang sangat monumen. Oleh karena nya berbicara soal kebijakan hukum maka kita berbicara soal fakta, dan fakta harus ber arah ke netralitas dalam suatu kebijakan. Suatu kebijakan memiliki dua konsepsi yaitu kebijakan responsif dan kebijakan reaktif. Responsif artinya kebijakan itu berdampak baik dan bermanfaat begitu juga sebaliknya […]

Read More
Pengamat ISESS Apresiasi Tindakan Tegas Polri dalam Kasus Pengeroyokan Matel
Nasional, Opini

Pengamat ISESS Apresiasi Tindakan Tegas Polri dalam Kasus Pengeroyokan Matel

Jakarta — Pengamat dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, memberikan apresiasi terhadap tindakan tegas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menangani kasus pengeroyokan terhadap mata elang (Matel) di Jakarta Selatan yang melibatkan enam oknum anggotanya. Dalam pernyataannya, Bambang menilai penetapan keenam oknum anggota Polri sebagai tersangka dan proses sidang etik internal […]

Read More
ICT Watch Soroti Penyalahgunaan AI dalam Ruang Publik Digital
Nasional, Opini, Politik, Teknologi

ICT Watch Soroti Penyalahgunaan AI dalam Ruang Publik Digital

Jakarta — Lembaga pemantau isu teknologi informasi dan komunikasi, ICT Watch, menyoroti meningkatnya potensi penyalahgunaan teknologi kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) di ruang publik digital. Pemanfaatan AI yang semakin masif dinilai membawa manfaat besar bagi akses informasi dan partisipasi publik, namun di sisi lain juga membuka celah bagi produksi dan penyebaran konten manipulatif yang […]

Read More
HMI MPO Nyatakan Perpol 10/2025 Penuhi Standar Konstitusional, Tak Bertentangan dengan Putusan MK
Nasional, Pandangan

HMI MPO Nyatakan Perpol 10/2025 Penuhi Standar Konstitusional, Tak Bertentangan dengan Putusan MK

Jakarta, — Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Pimpinan Otonom (MPO), Laode Muhammad Imran, dengan tegas menyatakan bahwa Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Polri yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Polri telah memenuhi standar konstitusionalitas. Secara yuridis, menurut Imran, peraturan tersebut tidak bertentangan […]

Read More
Mahasiswa Kecam Kekerasan Oknum Militer, Desak Reformasi Peradilan Militer dan Pengembalian TNI ke Barak
Nasional, Opini

Mahasiswa Kecam Kekerasan Oknum Militer, Desak Reformasi Peradilan Militer dan Pengembalian TNI ke Barak

Jakarta – Elemen mahasiswa menyuarakan sikap keras terhadap maraknya kasus kekerasan yang melibatkan oknum militer di berbagai wilayah Indonesia. Dalam pernyataan resminya, mahasiswa menilai meningkatnya kekerasan tersebut tidak terlepas dari masuknya unsur militer ke dalam ruang-ruang jabatan sipil, yang dinilai telah melahirkan budaya impunitas serta kekebalan hukum. Mahasiswa menegaskan bahwa keterlibatan militer dalam ranah sipil […]

Read More
Gladiator Dukung Proses Hukum Roy Suryo Cs, Tekankan Transparansi dan Efek Jera
Nasional, Opini, Politik

Gladiator Dukung Proses Hukum Roy Suryo Cs, Tekankan Transparansi dan Efek Jera

Jakarta — Gerakan Lintas Aliansi Adili Koruptor (Gladiator) menyatakan dukungannya terhadap proses hukum yang tengah berjalan terhadap Roy Suryo dan sejumlah pihak lainnya dalam kasus dugaan fitnah serta ujaran kebencian yang memicu polemik di tengah masyarakat. Gladiator menilai penegakan hukum atas kasus tersebut penting demi menjaga ketertiban sosial dan rasa keadilan publik. Dalam pernyataannya, Gladiator […]

Read More
Fernando Emas Soroti Perbedaan Akuntabilitas Penegakan Hukum di Polri dan TNI
Nasional

Fernando Emas Soroti Perbedaan Akuntabilitas Penegakan Hukum di Polri dan TNI

Jakarta — Pengamat kebijakan publik Fernando Emas menyoroti adanya perbedaan tingkat akuntabilitas dalam penegakan hukum di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Menurutnya, mekanisme pengawasan yang lebih terbuka di tubuh Polri mendorong proses hukum berjalan lebih transparan dibandingkan dengan sistem peradilan di lingkungan TNI. Fernando menilai, meskipun Polri masih menghadapi […]

Read More
Proses Hukum Roy Suryo Cs Berjalan, Polri Tegaskan Penanganan Dilakukan Profesional dan Transparan
Nasional

Proses Hukum Roy Suryo Cs Berjalan, Polri Tegaskan Penanganan Dilakukan Profesional dan Transparan

Jakarta — Kasus hukum yang melibatkan Roy Suryo bersama sejumlah pihak lainnya saat ini tengah diproses melalui mekanisme penegakan hukum yang berlaku. Perkara tersebut berawal dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Polri sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam penyelidikan dan penyidikan memastikan bahwa penanganan perkara dilakukan […]

Read More
Front Persaudaraan Islam Ucap Terima Kasih atas Reuni 212 yang Khidmat – Umat Bersatu Bantu Bencana Aceh, Sumut, Sumbar
Nasional, Pandangan

Front Persaudaraan Islam Ucap Terima Kasih atas Reuni 212 yang Khidmat – Umat Bersatu Bantu Bencana Aceh, Sumut, Sumbar

Jakarta — Front Persaudaraan Islam (FPI) menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas pelaksanaan Reuni 212 yang berlangsung khidmat dan penuh persaudaraan. Dalam momentum tersebut, ribuan umat Islam dari berbagai daerah berkumpul bukan hanya untuk silaturahmi dan doa bersama, tetapi juga untuk menunjukkan solidaritas nyata kepada saudara-saudara yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara […]

Read More
Yogi Koorpresnas BEM PTMA Indonesia : Perpol 10/2025 sesuai dengan prinsip Rule Of Law
Nasional, Pandangan, Politik

Yogi Koorpresnas BEM PTMA Indonesia : Perpol 10/2025 sesuai dengan prinsip Rule Of Law

Jakarta – Dalam kacamata hukum segala sesuatu memiliki sifat kenetralitas yang sangat monumen. Oleh karena nya berbicara soal kebijakan hukum maka kita berbicara soal fakta, dan fakta harus ber arah ke netralitas dalam suatu kebijakan. Suatu kebijakan memiliki dua konsepsi yaitu kebijakan responsif dan kebijakan reaktif. Responsif artinya kebijakan itu berdampak baik dan bermanfaat begitu juga […]

Read More