Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, mengingatkan potensi bahaya dari perluasan pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan terorisme. Menurutnya, pelibatan militer dalam isu terorisme berisiko menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara TNI dan Polri serta membuka ruang kembalinya pendekatan keamanan bergaya Orde Baru. Bambang menilai terdapat perbedaan mendasar antara peran TNI […]
Kritik IRESS: Militer di Ruang Sipil Picu Kekhawatiran Neo Orde Baru
Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, mengemukakan kritik tajam terhadap peningkatan keterlibatan militer dalam sektor-sektor sipil yang seharusnya dikelola dengan prinsip demokrasi. Ia menganggap fenomena ini tidak bisa dipandang sepele, karena dapat merusak prinsip supremasi sipil yang menjadi landasan utama sistem pemerintahan setelah reformasi. Ia menekankan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan pemisahan peran yang […]
KUHP dan KUHAP Baru Berisiko Picu Pelanggaran HAM
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) didesak untuk membatalkan pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Sebab, dinilai tidak menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM) serta berpotensi melanggengkan penyalahgunaan kekuasaan negara. Desakan tersebut disampaikan Koordinator Jaringan Insan Muda Indonesia (JIMI) Daud Loliatu. Pihaknya menyatakan bahwa Hukum Acara […]
Disinformasi Masif di Medsos Dinilai Giring Opini Negatif terhadap Polri
Lembaga pemantau percakapan media sosial Drone Emprit menyoroti maraknya hoaks dan disinformasi yang beredar di ruang digital dan dinilai memiliki kecenderungan sistematis dalam membentuk persepsi negatif terhadap institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fenomena ini muncul bersamaan dengan bergulirnya momentum reformasi Polri yang seharusnya menjadi ruang bagi diskursus publik yang sehat, berbasis data, dan konstruktif. Berdasarkan […]
ICT Watch Soroti Penyalahgunaan AI dalam Ruang Publik Digital
Jakarta — Lembaga pemantau isu teknologi informasi dan komunikasi, ICT Watch, menyoroti meningkatnya potensi penyalahgunaan teknologi kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) di ruang publik digital. Pemanfaatan AI yang semakin masif dinilai membawa manfaat besar bagi akses informasi dan partisipasi publik, namun di sisi lain juga membuka celah bagi produksi dan penyebaran konten manipulatif yang […]
Gladiator Dukung Proses Hukum Roy Suryo Cs, Tekankan Transparansi dan Efek Jera
Jakarta — Gerakan Lintas Aliansi Adili Koruptor (Gladiator) menyatakan dukungannya terhadap proses hukum yang tengah berjalan terhadap Roy Suryo dan sejumlah pihak lainnya dalam kasus dugaan fitnah serta ujaran kebencian yang memicu polemik di tengah masyarakat. Gladiator menilai penegakan hukum atas kasus tersebut penting demi menjaga ketertiban sosial dan rasa keadilan publik. Dalam pernyataannya, Gladiator […]
Yogi Koorpresnas BEM PTMA Indonesia : Perpol 10/2025 sesuai dengan prinsip Rule Of Law
Jakarta – Dalam kacamata hukum segala sesuatu memiliki sifat kenetralitas yang sangat monumen. Oleh karena nya berbicara soal kebijakan hukum maka kita berbicara soal fakta, dan fakta harus ber arah ke netralitas dalam suatu kebijakan. Suatu kebijakan memiliki dua konsepsi yaitu kebijakan responsif dan kebijakan reaktif. Responsif artinya kebijakan itu berdampak baik dan bermanfaat begitu juga […]
BEMNUS Nilai Perpol Nomor 10 Tahun 2025 Perlu Dibaca Dalam Kerangka Konstitusional
Jakarta — Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 kembali menjadi perhatian publik setelah muncul perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Menanggapi hal tersebut, Koordinator Pusat BEM Nusantara, Muksin Mahu, menilai perbedaan tafsir yang muncul perlu diletakkan dalam kerangka hukum tata negara dan administrasi pemerintahan. Peraturan tersebut bersifat konstitusional dan tuduhan bahwa Perpol ini melanggar […]
Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI ke MK: Tunda Jaga Pemberlakuannya!
Jakarta – Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan mengungkapkan sejumlah alasan mengapa Mahkamah Konstitusi (MK) harus membatalkan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Tim advokasi ini menjadi kuasa hukum enam pemohon dalam permohonan uji formil terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI. Para pemohon terdiri dari tiga organisasi advokasi HAM dan demokrasi—YLBHI, Imparsial, dan […]
Soenarko Yang Tuding Forum Purnawirawan TNI Barisan Sakit Hati Orang Gila
Jakarta – Dalam sebuah pernyataan yang kembali memicu kehebohan politik, Soenarko (Mantan Danjen Kopassus dan salah satu tokoh di Forum Purnawirawan Prajurit TNI) menolak keras tudingan bahwa forum tersebut hanyalah “barisan sakit hati.” Menurut Soenarko, mereka yang menyebut forum sebagai elemen “sakit hati” seharusnya menyadari bahwa banyak di antara pendukung deklarasi (termasuk mantan pejabat tinggi […]