Jakarta — Indonesia Police Watch (IPW) melalui Ketua-nya, Sugeng Teguh Santoso, menyoroti ketimpangan akuntabilitas antara Polri dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya terkait penegakan hukum dan praktik impunitas di lingkungan militer. Dalam pernyataannya, Sugeng menyebut bahwa perkembangan transparansi di tubuh Polri tidak diimbangi dengan reformasi serupa di TNI. Menurut Sugeng, meski Polri masih menghadapi berbagai […]
Jakarta — Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 kembali menjadi perhatian publik setelah muncul perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Menanggapi hal tersebut, Koordinator Pusat BEM Nusantara, Muksin Mahu, menilai perbedaan tafsir yang muncul perlu diletakkan dalam kerangka hukum tata negara dan administrasi pemerintahan. Peraturan tersebut bersifat konstitusional dan tuduhan bahwa Perpol ini melanggar […]
Jakarta – Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan mengungkapkan sejumlah alasan mengapa Mahkamah Konstitusi (MK) harus membatalkan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Tim advokasi ini menjadi kuasa hukum enam pemohon dalam permohonan uji formil terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI. Para pemohon terdiri dari tiga organisasi advokasi HAM dan demokrasi—YLBHI, Imparsial, dan […]
Jakarta – Dalam sebuah pernyataan yang kembali memicu kehebohan politik, Soenarko (Mantan Danjen Kopassus dan salah satu tokoh di Forum Purnawirawan Prajurit TNI) menolak keras tudingan bahwa forum tersebut hanyalah “barisan sakit hati.” Menurut Soenarko, mereka yang menyebut forum sebagai elemen “sakit hati” seharusnya menyadari bahwa banyak di antara pendukung deklarasi (termasuk mantan pejabat tinggi […]
Jakarta — Menjelang satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, serta memasuki tahapan krusial penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMP/UMK) Tahun 2026, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) melalui salah satu pimpinan pusatnya menyampaikan pandangan dan komitmen dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ahmad […]
JAKARTA, tembokbicara.com – Praktisi Hukum Pitra Romadoni mengungkapkan bahwa tersangka kasus penghasutan demo ricuh akhir Agustus sekaligus Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen bukan lah musuh polisi. Ia menegaskan bahwa saat ini Delpedro berhadapan dengan hukum. Menurut Pitra Delpedro disangkakan pasal terkait hasutan pengrusakan fasilitas umum saat demo ricuh akhir Agustus lalu. Sebab, ada video […]
JAKARTA, tembokbicara.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan, pemerintah dan Polri tidak akan mengintervensi sidang praperadilan terhadap tersangka demonstrasi yang berujung ricuh pada Agustus 2025, Delpedro Marhaen dan kawan-kawan. Hal tersebut disampaikan Yusril menanggapi surat terbuka yang ditulis oleh Delpedro, seperti yang diunggah di akun […]
ekses dari aksi unjuk rasa anarkhis pada Agustus 2025 lalu masih terus muncul, khususnya pasca proses hukum yang dilakukan oleh Polri terhadap beberapa orang yang dianggap sebagai provokator aksi, yang diketahui diantaranya adalah aktivis pergerakan seperti Delpedro Marhaen (Direktur Lokataru Foundation), Khariq Anhar (admin akun Aliansi Mahasiswa Penggugat) dan Syahdan Husein (Admin akun Gejayan Memanggil) […]
Jakarta — Praktisi hukum Pitra Romadoni Nasution mengapresiasi putusan sidang praperadilan Delpedro Cs yang dibacakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurutnya, putusan tersebut menunjukkan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan koridor hukum dan menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum. Pitra menilai hakim praperadilan telah menjalankan perannya secara objektif dan profesional dengan menilai aspek formil perkara secara […]
Jakarta – Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak gugatan praperadilan Delpedro Marhaen dan kawan-kawan mendapat dukungan dari kalangan akademisi dan praktisi hukum. Salah satunya datang dari Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), melalui Kepala Bidang Hukum dan Politik, Amal Faihan Maimun. Dalam keterangannya, Amal menyebut putusan hakim sebagai bentuk keberanian dan integritas dalam menjaga marwah […]
