Jakarta – Dalam kacamata hukum segala sesuatu memiliki sifat kenetralitas yang sangat monumen. Oleh karena nya berbicara soal kebijakan hukum maka kita berbicara soal fakta, dan fakta harus ber arah ke netralitas dalam suatu kebijakan. Suatu kebijakan memiliki dua konsepsi yaitu kebijakan responsif dan kebijakan reaktif. Responsif artinya kebijakan itu berdampak baik dan bermanfaat begitu juga […]
Jakarta — Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 kembali menjadi perhatian publik setelah muncul perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Menanggapi hal tersebut, Koordinator Pusat BEM Nusantara, Muksin Mahu, menilai perbedaan tafsir yang muncul perlu diletakkan dalam kerangka hukum tata negara dan administrasi pemerintahan. Peraturan tersebut bersifat konstitusional dan tuduhan bahwa Perpol ini melanggar […]
Jakarta – Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan mengungkapkan sejumlah alasan mengapa Mahkamah Konstitusi (MK) harus membatalkan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Tim advokasi ini menjadi kuasa hukum enam pemohon dalam permohonan uji formil terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI. Para pemohon terdiri dari tiga organisasi advokasi HAM dan demokrasi—YLBHI, Imparsial, dan […]
Jakarta – Dalam sebuah pernyataan yang kembali memicu kehebohan politik, Soenarko (Mantan Danjen Kopassus dan salah satu tokoh di Forum Purnawirawan Prajurit TNI) menolak keras tudingan bahwa forum tersebut hanyalah “barisan sakit hati.” Menurut Soenarko, mereka yang menyebut forum sebagai elemen “sakit hati” seharusnya menyadari bahwa banyak di antara pendukung deklarasi (termasuk mantan pejabat tinggi […]
