Jakarta — Lembaga pemantau isu teknologi informasi dan komunikasi, ICT Watch, menyoroti meningkatnya potensi penyalahgunaan teknologi kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) di ruang publik digital. Pemanfaatan AI yang semakin masif dinilai membawa manfaat besar bagi akses informasi dan partisipasi publik, namun di sisi lain juga membuka celah bagi produksi dan penyebaran konten manipulatif yang […]
Gladiator Dukung Proses Hukum Roy Suryo Cs, Tekankan Transparansi dan Efek Jera
Jakarta — Gerakan Lintas Aliansi Adili Koruptor (Gladiator) menyatakan dukungannya terhadap proses hukum yang tengah berjalan terhadap Roy Suryo dan sejumlah pihak lainnya dalam kasus dugaan fitnah serta ujaran kebencian yang memicu polemik di tengah masyarakat. Gladiator menilai penegakan hukum atas kasus tersebut penting demi menjaga ketertiban sosial dan rasa keadilan publik. Dalam pernyataannya, Gladiator […]
Yogi Koorpresnas BEM PTMA Indonesia : Perpol 10/2025 sesuai dengan prinsip Rule Of Law
Jakarta – Dalam kacamata hukum segala sesuatu memiliki sifat kenetralitas yang sangat monumen. Oleh karena nya berbicara soal kebijakan hukum maka kita berbicara soal fakta, dan fakta harus ber arah ke netralitas dalam suatu kebijakan. Suatu kebijakan memiliki dua konsepsi yaitu kebijakan responsif dan kebijakan reaktif. Responsif artinya kebijakan itu berdampak baik dan bermanfaat begitu juga […]
BEMNUS Nilai Perpol Nomor 10 Tahun 2025 Perlu Dibaca Dalam Kerangka Konstitusional
Jakarta — Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 kembali menjadi perhatian publik setelah muncul perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi. Menanggapi hal tersebut, Koordinator Pusat BEM Nusantara, Muksin Mahu, menilai perbedaan tafsir yang muncul perlu diletakkan dalam kerangka hukum tata negara dan administrasi pemerintahan. Peraturan tersebut bersifat konstitusional dan tuduhan bahwa Perpol ini melanggar […]
Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI ke MK: Tunda Jaga Pemberlakuannya!
Jakarta – Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan mengungkapkan sejumlah alasan mengapa Mahkamah Konstitusi (MK) harus membatalkan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Tim advokasi ini menjadi kuasa hukum enam pemohon dalam permohonan uji formil terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI. Para pemohon terdiri dari tiga organisasi advokasi HAM dan demokrasi—YLBHI, Imparsial, dan […]
Soenarko Yang Tuding Forum Purnawirawan TNI Barisan Sakit Hati Orang Gila
Jakarta – Dalam sebuah pernyataan yang kembali memicu kehebohan politik, Soenarko (Mantan Danjen Kopassus dan salah satu tokoh di Forum Purnawirawan Prajurit TNI) menolak keras tudingan bahwa forum tersebut hanyalah “barisan sakit hati.” Menurut Soenarko, mereka yang menyebut forum sebagai elemen “sakit hati” seharusnya menyadari bahwa banyak di antara pendukung deklarasi (termasuk mantan pejabat tinggi […]
