Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan terhadap sejumlah individu yang terlibat dalam aksi unjuk rasa anarkis yang terjadi pada agustus 2025. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan para terdakwa telah melampaui batas kebebasan berekspresi dan masuk dalam kategori pelanggaran hukum pidana karena menimbulkan kerusakan fasilitas umum serta gangguan terhadap ketertiban masyarakat. Kasus ini […]
ICT Watch menyoroti situasi media sosial yang belakangan ini dipenuhi oleh berbagai narasi negatif yang mengarah pada ujaran kebencian dan penyebaran hoaks, khususnya yang menyasar institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia di tengah momentum pelaksanaan reformasi Polri. Fenomena ini dinilai tidak hanya merusak kualitas ruang digital, tetapi juga berpotensi mengganggu proses pembenahan institusi yang seharusnya mendapat […]
Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) mengkritik arah wacana reformasi Polri yang dinilai semakin bergeser dari substansi utama. Alih-alih membahas agenda pembenahan kultural dan peningkatan profesionalisme institusi, diskursus publik justru didominasi oleh isu reposisi kelembagaan Polri di bawah kementerian tertentu. Menurut FABEM, perdebatan tersebut tidak hanya menyita energi, tetapi juga berpotensi menyesatkan arah reformasi yang […]
Kelompok Front Persaudaraan Islam menyatakan dukungan penuh kepada Polda Metro Jaya untuk menindaklanjuti laporan dan melakukan proses hukum secara profesional terkait dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan oleh komika Pandji Pragiwaksono dalam pertunjukan bertajuk Mens Rea. Dukungan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepercayaan terhadap aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban dan kerukunan umat beragama. Front Persaudaraan […]
Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, mengingatkan potensi bahaya dari perluasan pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan terorisme. Menurutnya, pelibatan militer dalam isu terorisme berisiko menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara TNI dan Polri serta membuka ruang kembalinya pendekatan keamanan bergaya Orde Baru. Bambang menilai terdapat perbedaan mendasar antara peran TNI […]
Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, mengemukakan kritik tajam terhadap peningkatan keterlibatan militer dalam sektor-sektor sipil yang seharusnya dikelola dengan prinsip demokrasi. Ia menganggap fenomena ini tidak bisa dipandang sepele, karena dapat merusak prinsip supremasi sipil yang menjadi landasan utama sistem pemerintahan setelah reformasi. Ia menekankan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan pemisahan peran yang […]
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) didesak untuk membatalkan pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Sebab, dinilai tidak menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM) serta berpotensi melanggengkan penyalahgunaan kekuasaan negara. Desakan tersebut disampaikan Koordinator Jaringan Insan Muda Indonesia (JIMI) Daud Loliatu. Pihaknya menyatakan bahwa Hukum Acara […]
Lembaga pemantau percakapan media sosial Drone Emprit menyoroti maraknya hoaks dan disinformasi yang beredar di ruang digital dan dinilai memiliki kecenderungan sistematis dalam membentuk persepsi negatif terhadap institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fenomena ini muncul bersamaan dengan bergulirnya momentum reformasi Polri yang seharusnya menjadi ruang bagi diskursus publik yang sehat, berbasis data, dan konstruktif. Berdasarkan […]
Jakarta — Lembaga pemantau isu teknologi informasi dan komunikasi, ICT Watch, menyoroti meningkatnya potensi penyalahgunaan teknologi kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) di ruang publik digital. Pemanfaatan AI yang semakin masif dinilai membawa manfaat besar bagi akses informasi dan partisipasi publik, namun di sisi lain juga membuka celah bagi produksi dan penyebaran konten manipulatif yang […]
Jakarta — Gerakan Lintas Aliansi Adili Koruptor (Gladiator) menyatakan dukungannya terhadap proses hukum yang tengah berjalan terhadap Roy Suryo dan sejumlah pihak lainnya dalam kasus dugaan fitnah serta ujaran kebencian yang memicu polemik di tengah masyarakat. Gladiator menilai penegakan hukum atas kasus tersebut penting demi menjaga ketertiban sosial dan rasa keadilan publik. Dalam pernyataannya, Gladiator […]
