JAKARTA – Di tengah meningkatnya dinamika politik nasional yang diwarnai silang pendapat terhadap berbagai kebijakan strategis pemerintah, Aliansi Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (DEMA PTKIN) Se-Indonesia menyerukan pentingnya menjaga independensi, integritas, dan marwah gerakan mahasiswa agar tidak terjebak dalam pusaran kepentingan politik praktis.
Koordinator Pusat DEMA PTKIN Se-Indonesia, Muhammad Miftahul Rizqi, menegaskan bahwa perbedaan pandangan antara kelompok yang mendukung maupun mengkritik kebijakan pemerintah merupakan konsekuensi wajar dari kehidupan demokrasi. Namun, dinamika tersebut tidak boleh menjadi ruang bagi pihak tertentu untuk mengeksploitasi gerakan mahasiswa demi kepentingan kelompok maupun agenda politik tersembunyi.
“Independensi gerakan mahasiswa tidak cukup hanya dibuktikan melalui deklarasi atau pernyataan sikap. Independensi harus tercermin dari keberanian organisasi dalam menentukan arah perjuangan, merumuskan agenda, dan mengambil keputusan secara mandiri tanpa intervensi kepentingan pihak mana pun,” demikian penegasan DEMA PTKIN Se-Indonesia dalam pernyataan sikapnya.
Menurut aliansi tersebut, gerakan mahasiswa harus tetap menjadi kekuatan moral dan intelektual yang berpihak pada kepentingan rakyat, bukan berubah menjadi instrumen kepentingan politik ataupun kendaraan bagi kelompok tertentu untuk membangun konflik dan memperkeruh situasi nasional.
DEMA PTKIN juga mengingatkan seluruh elemen mahasiswa agar tidak mudah terprovokasi oleh berbagai upaya adu domba yang berpotensi memecah soliditas gerakan. Konsolidasi organisasi perlu diarahkan untuk memperkuat substansi perjuangan, bukan sekadar membangun kegaduhan atau menciptakan ruang konfrontasi yang justru mengaburkan aspirasi masyarakat.
“Mahasiswa harus berani mengkritik kekuasaan, tetapi juga harus berani menolak ketika gerakannya hendak dijadikan alat kepentingan. Sebab, independensi adalah harga diri gerakan mahasiswa yang tidak boleh ditukar dengan kepentingan politik sesaat.”
Selain menegaskan independensi, DEMA PTKIN Se-Indonesia mendorong penguatan kembali tradisi intelektual dan budaya akademik sebagai fondasi utama gerakan mahasiswa. Setiap kritik terhadap kebijakan pemerintah harus dibangun berdasarkan kajian yang objektif, argumentasi yang kuat, serta analisis terhadap dampak kebijakan bagi masyarakat.
Gerakan mahasiswa dinilai tidak boleh hanya mengandalkan kemarahan sesaat atau retorika perlawanan tanpa menawarkan solusi yang konkret. Kritik yang lahir dari kedalaman intelektual akan memiliki legitimasi moral dan pengaruh yang jauh lebih kuat dibandingkan gerakan yang sekadar mengedepankan sensasi.
“Kekuatan mahasiswa bukan terletak pada seberapa keras mereka berteriak, melainkan pada seberapa tajam gagasan yang mampu dihadirkan untuk menjawab persoalan rakyat.”
Dalam konteks demokrasi, DEMA PTKIN menegaskan bahwa kebebasan berekspresi dan hak menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional yang wajib dihormati serta dilindungi negara. Pemerintah diingatkan agar tidak memandang setiap kritik sebagai ancaman terhadap stabilitas, melainkan sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.
Di sisi lain, mahasiswa juga didorong untuk menjalankan kebebasan tersebut secara bertanggung jawab dengan tetap mengedepankan rasionalitas, kedewasaan politik, dan penghormatan terhadap hak masyarakat lainnya.
Tidak hanya menyoroti arah gerakan mahasiswa, DEMA PTKIN Se-Indonesia turut menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan strategis pemerintah, khususnya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai membutuhkan evaluasi secara menyeluruh.
Aliansi tersebut mendesak pemerintah memastikan pelaksanaan MBG benar-benar tepat sasaran, transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Evaluasi diperlukan agar penggunaan anggaran negara berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaannya.
“Program yang menggunakan anggaran besar harus mampu menghadirkan manfaat yang sebanding bagi rakyat. Jangan sampai program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan justru kehilangan efektivitas akibat lemahnya pengawasan dan pelaksanaan.”
Selain MBG, DEMA PTKIN juga menyoroti persoalan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap daya beli masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah.
Dalam pernyataan sikapnya, DEMA PTKIN mendesak pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan harga BBM dan mengambil langkah intervensi yang terukur untuk menekan beban ekonomi masyarakat. Kebijakan energi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap biaya transportasi, distribusi barang, dan stabilitas harga kebutuhan pokok.
Menurut aliansi tersebut, pemerintah tidak cukup hanya mengedepankan pertimbangan fiskal dan ekonomi makro, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar mempertimbangkan kemampuan serta kondisi kehidupan masyarakat.
“Kebijakan negara harus berpijak pada realitas kehidupan rakyat. Ketika harga kebutuhan pokok semakin membebani masyarakat, pemerintah tidak boleh kehilangan sensitivitas terhadap persoalan yang dihadapi kelompok ekonomi bawah.”
DEMA PTKIN Se-Indonesia menegaskan bahwa keseluruhan pernyataan sikap tersebut bukan dimaksudkan untuk menempatkan organisasi sebagai pihak yang paling benar, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan intelektual mahasiswa dalam mengawal kehidupan demokrasi serta kebijakan pemerintah.
Aliansi tersebut juga menekankan bahwa sikap kritis terhadap pemerintah tidak serta-merta harus dimaknai sebagai sikap oposisi, sebagaimana keterbukaan terhadap dialog dan kolaborasi tidak dapat langsung diartikan sebagai bentuk keberpihakan politik.
Bagi DEMA PTKIN, ukuran utama independensi gerakan mahasiswa adalah konsistensi dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, keberanian menyampaikan kritik berdasarkan fakta, serta kemampuan menjaga organisasi dari intervensi kepentingan yang dapat merusak integritas perjuangan.
“DEMA PTKIN Se-Indonesia akan terus menjaga independensi, memperkuat tradisi intelektual, dan mengawal kebijakan pemerintah secara kritis serta konstruktif. Kami tidak berdiri untuk membela kekuasaan ataupun melayani kepentingan kelompok tertentu. Kami berdiri untuk memastikan bahwa suara mahasiswa tetap menjadi bagian dari perjuangan menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Melalui pernyataan tersebut, DEMA PTKIN Se-Indonesia berharap seluruh elemen mahasiswa dapat kembali memperkuat orientasi perjuangan yang berbasis pada kepentingan rakyat, mengedepankan gagasan dibandingkan kegaduhan, serta menjaga independensi organisasi di tengah semakin kompleksnya dinamika politik nasional.
Sebab, gerakan mahasiswa yang bermartabat bukanlah gerakan yang paling lantang menciptakan konfrontasi, melainkan gerakan yang paling konsisten memperjuangkan perubahan nyata bagi rakyat.
